UU Pers

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Memahami UU Pers No. 40 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama mengenai kemerdekaan pers, fungsi pers, hak dan kewajiban pers, serta perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Pelajari Pasal Penting

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

40/1999

Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditetapkan pada 23 September 1999 dan menjadi salah satu landasan hukum kemerdekaan pers nasional.

Tentang UU Pers

Landasan hukum kemerdekaan pers di Indonesia.

Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Fungsi Pers

Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan profesinya, wartawan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Kemerdekaan Pers

Tiga prinsip utama yang disebutkan dalam UU Pers.

Demokrasi

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi.

Keadilan

Pers menjalankan fungsi jurnalistik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

Supremasi Hukum

Kemerdekaan pers dilaksanakan dengan tetap menghormati hukum dan ketentuan yang berlaku.

Pasal-Pasal Penting UU Pers

Ringkasan beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PASAL 2

Asas Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

PASAL 3

Fungsi Pers

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

PASAL 4

Jaminan Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

PASAL 5

Kewajiban Pers

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.

PASAL 6

Peranan Pers Nasional

Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

PASAL 7

Wartawan dan Kode Etik

Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik serta memiliki hak untuk memilih organisasi wartawan.

PASAL 8

Perlindungan Wartawan

Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

PASAL 9

Perusahaan Pers

Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

PASAL 10

Kesejahteraan Wartawan

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

PASAL 11

Modal Asing

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

Pengumuman Nama dan Alamat

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

PASAL 13

Larangan Iklan

Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan umat beragama, serta beberapa jenis iklan lainnya yang dilarang oleh undang-undang.

PASAL 15

Dewan Pers

Dewan Pers dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

PASAL 17

Masyarakat dan Pers

Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

PASAL 18

Ketentuan Pidana

UU Pers mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pers.

Hak dan Kewajiban Pers

Hal-hal penting yang perlu dipahami oleh insan pers dan masyarakat.

Hak Pers

• Mencari dan memperoleh informasi.
• Mengolah dan menyampaikan informasi.
• Mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai hukum.
• Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi wartawan.
• Menggunakan hak tolak untuk melindungi identitas sumber informasi tertentu.
• Menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kewajiban Pers

• Menghormati norma agama.
• Menghormati rasa kesusilaan masyarakat.
• Menghormati asas praduga tak bersalah.
• Menaati Kode Etik Jurnalistik.
• Memberikan pelayanan hak jawab.
• Memberikan pelayanan hak koreksi.

Peranan Pers Nasional

Pers mempunyai peran penting dalam kehidupan demokrasi dan masyarakat.

1

Memenuhi Hak Masyarakat

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum.

2

Menegakkan Demokrasi

Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan menghormati hak asasi manusia.

3

Mengembangkan Pendapat Umum

Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

4

Pengawasan dan Kontrol Sosial

Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

5

Memperjuangkan Keadilan

Memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan pers.

6

Menjadi Media Informasi

Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari fungsi pers nasional.

🛡️ Perlindungan Hukum bagi Wartawan

Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Ketentuan ini merupakan bagian penting dari jaminan kemerdekaan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Hak Jawab dan Hak Koreksi

Mekanisme penting untuk menjaga akurasi dan keseimbangan pemberitaan.

Hak Jawab

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak Koreksi

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Dewan Pers

Lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan pers nasional.

Kemerdekaan Pers

Dewan Pers berperan dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Penyelesaian Pengaduan

Dewan Pers memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan yang berkaitan dengan karya jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendataan Perusahaan Pers

Salah satu tugas Dewan Pers berdasarkan UU Pers adalah mendata perusahaan pers.

Catatan penting: Ringkasan pada halaman ini dibuat untuk membantu pembaca memahami pokok-pokok Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Halaman ini bukan pengganti naskah undang-undang resmi. Untuk mengetahui ketentuan secara lengkap dan akurat, pembaca disarankan merujuk langsung kepada dokumen resmi yang tersedia pada JDIH Dewan Pers.

📚 Sumber Resmi & Referensi

Indometro Klik menyediakan ringkasan UU Pers untuk memudahkan masyarakat memahami ketentuan dasar mengenai pers. Untuk membaca dokumen secara lengkap, silakan mengakses sumber resmi Dewan Pers berikut.

📄 UU Pers No. 40 Tahun 1999 Dokumen resmi pada JDIH Dewan Pers ⚖️ JDIH Dewan Pers Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Pers 🌐 Website Dewan Pers Portal resmi Dewan Pers Republik Indonesia 📰 INDOMETRO KLIK Kembali ke halaman utama Indometro Klik

INDOMETRO KLIK

Portal informasi dan berita yang berkomitmen menyajikan informasi secara aktual, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Kunjungi Website

Kontak Redaksi

Untuk hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, kerja sama media, dan informasi lainnya, silakan menghubungi redaksi Indometro Klik.

🌐 www.indometro.click ✉ klikindometro@gmail.com

© 2026 INDOMETRO KLIK — Seluruh Hak Cipta Dilindungi.